Lembaga Kerjasama Konter Kebijakan Fiskal (K2F)

VISI DAN MISI KONTER KEBIJAKAN FISKAL (K2F)

Visi K2F

Menjadi pusat studi dan riset instrument kebijakan fiskal Islam pada fakultas ekonomi dan bisnis prodi Ekonomi Islam

Misi K2F

  • Mengembangkan pengalaman kerja mahasiswa dengan membekali instrument ziswaf
  • Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang Ekonomi Islam guna melahirkan profesi nadzir waqaf dan amil zakat dari lulusan prodi ekonomi Islam.
  • Mengembangkan dan melakukan pelatihan nazhir dan amil zakat guna kebangkitan ekonomi Islam di Aceh.

Counter kebijakan fiskal Islam dibentuk pada tanggal 10 September 2020 yag di resmikan oleh ketua prodi Ekonomi Islam Dr. Eddy Gunawan,M. Ec atas inisiatif ibu Eka Nurlina, MA. Kegiatan pada counter K2F ini fokus pada kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta waqaf dan turut bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Latar belakang counter K2F dibentuk karena terdapat beberapa Mata Kuliah yang berhubungan langsung dengan kebijakan fiskal seperti manajemen ziswaf dan kebijakan fiskal Islam.

Aceh memiliki qanun khusus tentang Baitul Mal sehingga sangat aktual ketika Prodi Ekonomi Islam mempersiapkan mahasiswa sebagai praktisi ekonomi Islam. Dengan demikian Prodi memandang penting untuk segera membentuk wadah kebijakan fiskal sebagai tempat mahasiswa membekali pengalaman kerja langsung dari praktisi. Disamping itu pula, setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan, biasanya saat melamar pekerjaan. Kebanyakan instansi mensyarakatkan mempunyai pengalaman kerja. Counter Kebijakan fiskal Islam ini mempunyai peran untuk membina dan memberi pengalaman kerja melalui kerjasama dengan instantsi pemerintah dan swasta. Dengan harapan ke depan Universitas Syiah Kuala melaui Prodi Ekonomi Islam mampu menjadi role model yang melahirkan nazhir waqaf dan amil zakat. Harapan terbesar lainnya mahasiswa setelah kembali ke daerah asal mampu mengelola potensi desa menjadi desa swadaya masyarakat. Dengan adanya gerakan menyeluruh seperti ini diharapkan Aceh sejahtera dengan instrument kebijakan Islam dan menjadi satu-satunya provinsi syariat Islam secara kaffah hingga pemberdayaan secara ekonomiyang mandiri dengan instrument ziswaf.

K2F selanjutnya akan melakukan berbagai kegiatan dalam pengembangan zakat, infaq, sedekah dan waqaf di seluruh wilayah Aceh dengan melibatkan mahasiswa sebagai pengelola/nazir pada setiap wilayah di Aceh.

Untuk saat ini, terdapat 2 Lembaga yang menjalin kerjasama Program Studi Ekonomi Islam, yaitu Baitul Mal Aceh dan Aksi Cepat Tanggap (ACT).


A. BAITUL MAL ACEH

Visi dan Misi

VISI

“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

MISI

  1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal
  2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
  3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
  4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
  5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
  6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
  7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim

Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur

Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.


Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan,tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.


Pada pasal 6 Peraturan Gubenur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

  1. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh
  2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi
  3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
  4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
  5. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
  6. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

Regulasi

  1. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
  2. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
  3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal Aceh
  4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 TAHUN 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh
  5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 TAHUN 2016 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
  6. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Baitul Mal dan kegiatan/programnya, silahkan langsung mengunjungi website resminya atau klik disini

.

B. AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)

Sekapur Sirih

ACT adalah suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang penanganan bencana kemanusiaan (bencana alam dan bencana sosial), program lingkungan hidup, program kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penyaluran zakat, renovasi, sekolah, klinik, fasilitas umum dan wakaf infrastruktur sosial di Indonesia maupun mancanegara melalui penggalangan donasi publik dan/atau pengelolaan dana sosial pelaku usaha.


Aksi Cepat Tanggap merupakan sebuah gerakan global philantrophy Islam. gerakan ini bertujuan untuk menyebarkan nilai kedermawanan di semua kalangan masyarakat Indonesia, tidak memandang usia, gender dan lain sebagainya. Sebagai crowdfunding untuk menghimpun dana dari khalayak ramai, dengan memberikan pilihan program kemanusiaan dari dalam dan luar negeri serta metode pembayaran yang memudahkan donatur dan calon donatur untuk menyebarkan kepedulian. ACT menaungi kegiatan global zakat, global waqaf, global qurban dam MRI (masyarakat relawan Indonesia). MRI merupakan cikal bakal ACT dapat terus berkembang di Indonesia karena banyaknya relawan yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, karena kegiatan ACT berkaitan dengan penanganan perkara rescue (pertolongan dan penyelamatan), sesuai namanya ACT bergerak secara cepat menanggapi setiap bencana dengan mengerahkan relawan terdekat dengan location. MRI ini akan membentuk pribadi yang peduli terhadap sesama dan menanamkan nilai gotong royong, serta mampu mengubah mainset atau pola pikir seseorang, bahwa tidak semua kegiatan harus di ukur dengan uang atau profit. Karena pada dasarnya ada value lainnya berupa benefit. Dimana Islam menanamkan nilai kehidupan berupa falah (kemenangan), artinya tujuan hidup umatnya tidak hanya di dunia namun juga membekali diri dengan bekal falah akhirat.


ACT merupakan kegiatan philantrophy Islam di Indonesia yang diakui kiprahnya di kancah dunia. Indonesia patut berbangga diri dan support atas kerja keras ACT yang membantu dunia melalui aksinya seperti Palestina, Baeirut, Afrika, muslim Rohingya dan Negara lainnya.


Legal Hukum ACT

Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai pemilik dan pengelola situs indonesiadermawan.id didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 (dua) tertanggal 21 April 2005 sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-1714.HT.01.02.TH 2005 Tanggal 1 November 2005.


Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah memiliki Izin Kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024. Yayasan Aksi Cepat Tanggap juga telah memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana, izin tersebut selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Izin PUB tersebut dapat dilihat dengan cara memindai (scan) QR Code dibawah ini.


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ACT dan kegiatannya, silahkan langsung mengunjungi website resminya atau klik disini. Adapun untuk Profil lengkap, silahkan klik disini.



Bagikan halaman ini